<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d34315400\x26blogName\x3dPuji+Hartoyo+%5Bpak+lek%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://pujihartoyo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pujihartoyo.blogspot.com/\x26vt\x3d2597784093978967392', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

19 May 2009

Agend-agenda IMF



Agenda-agenda IMF diantaranya adalah:

1. Negara harus menjual BUMN-BUMN strategis kepada pemilik modal dengan harga yang diintervensi oleh IMF. Indosat, Telkom adalah salah satu buah produk IMF pada saat itu.
2. Negara harus menjual bank-bank BPPN seperti BCA, Danamon, BII, dengan harga jauh dibawah kewajaran yang akan membebani anggaran (BLBI) hingga ratusan triliun. Salah satu contohnya adalah menjual BCA seharga 10 Triliun padahal harga obligasi rekap yang melekat pada BCA 58 triliun + aset-aset tetap. Negara dirugikan lebih dari 50 triliun + bunga berjalan yang jika ditotalin hampir 100 triliun. Inilah kasus BLBI yang hingga saat ini masih meninggalkan ketidakadilan bagi rakyat yang tidak tahu menahu.
3. Negara harus mengurangi dan pada akhirnya harus menghapus subsidi minyak, air, listrik dan pendidikan. Kebijakan ini terus dilakukan dan pada Desember 2008, secara resmi pemerintah SBY-JK mengatakan “Tidak ada lagi subsidi minyak, kita kembali ke harga pasar“. Untuk pendidikan, diterbitnyalah UU BHP. Dengan adanya penghapusan subsidi, maka perusahaan asing baik disektorBBM maupun pendidikan akan menjadi tuan di tanah kita.
4. Negara secara tidak langsung dipaksa untuk mengekspor barang-barang mentah ke luar negeri lalu diimpor dalam bentuk barang jadi.
5. Negara harus tetap mengutamakan memberi bantuan yang besar kepada lembaga-lembaga/perusahaan besar. Ini disebut juga sebagai paham trickle down effect

sumber:"http://nusantaranews.wordpress.com/2009/05/15/menelusuri-sisi-sisi-lain-pak-boed-yang-saya-kenal/"

1 Comments:

At 10:03 AM, Anonymous Anonymous said...

Setuju banget

 

Post a Comment

<< Home